Etik News | Batam — Gubernur Lampung diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Lampung, M. Firsada, mengikuti Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).
Kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung dalam rapat tersebut menjadi bagian dari komitmen memperkuat koordinasi dan sinergi Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya mendorong seluruh Forkopimda di Sumatera memperkuat sinergi dan kekompakan dalam menghadapi berbagai persoalan daerah.
Menurut Tito, setiap unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan kekuatan berbeda. Jika seluruh kekuatan tersebut disatukan melalui koordinasi yang baik, pemerintah daerah akan lebih efektif dalam merespons persoalan politik, hukum, keamanan, hingga pembangunan.
“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujar Tito.
Ia mengatakan, membangun kekompakan Forkopimda memang tidak selalu mudah karena setiap unsur memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika persoalan muncul.
Kekompakan antarpimpinan daerah, lanjut Tito, akan berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan yang harmonis diyakini mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan dan mendukung kelancaran program pembangunan.
Tito juga meminta setiap daerah mampu mengidentifikasi persoalan lokal secara spesifik dan mencari solusi secara bersama-sama. Menurutnya, perbedaan karakteristik dan persoalan daerah membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Dalam konteks ekonomi, Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah bersama Forkopimda untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,29 persen dan menilai capaian tersebut perlu dipertahankan sekaligus ditingkatkan.
“Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus,” ungkapnya.
Tito menyebut capaian pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah masih beragam. Di wilayah Sumatera, Kepulauan Riau dan Lampung disebut sebagai provinsi yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional.
Karena itu, ia meminta daerah lainnya memperkuat koordinasi untuk mendorong aktivitas ekonomi, termasuk memastikan program dan belanja pemerintah dapat berjalan efektif.
“Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” jelasnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Mendagri menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga barang dan jasa, khususnya komoditas pangan. Menurutnya, kenaikan harga pangan dapat berdampak langsung terhadap masyarakat dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan serta politik.
“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” jelasnya.
Untuk itu, Tito meminta seluruh unsur Forkopimda ikut mendukung langkah pengendalian inflasi melalui kebijakan dan tindakan konkret sesuai kondisi masing-masing daerah.
Pengendalian inflasi, tegasnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tetapi membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh unsur Forkopimda.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, para gubernur, bupati dan wali kota se-Sumatera, unsur Forkopimda se-Sumatera, serta pejabat terkait lainnya.
(Pl)