ETIK NEWS– Gelombang peringatan dari para aktivis reformasi ’98 kembali mengguncang jagat politik Indonesia. Dalam rilis pers yang diterima redaksi, Gerakan Nasional ’98, Forbes Bhinneka Tunggal Ika, dan Gema Puan menyuarakan desakan tegas kepada seluruh elit politik untuk mengembalikan Pancasila sebagai fondasi demokrasi sejati di Tanah Air.
Fenomena politik saat ini menunjukkan sistem liberal yang semakin mengakar, di mana “ongkos politik tinggi” mempermudah mereka yang berkantong tebal untuk mendominasi kekuasaan. Para aktivis menegaskan, hal ini justru menempatkan kepentingan segelintir pihak di atas kepentingan rakyat dan menimbulkan risiko korupsi sistemik yang semakin sulit dikendalikan.
“Konstitusi kita, hasil musyawarah para founding fathers, dirancang untuk seluruh rakyat Indonesia. Nilai kekeluargaan, gotong royong, hingga musyawarah untuk mufakat tertulis jelas dalam Pancasila. Ini harus kembali menjadi pedoman utama demokrasi kita,” tegas para aktivis dalam rilisnya. Mereka menekankan bahwa prinsip ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi harus diimplementasikan nyata dalam kebijakan politik.
Tiga Tuntutan Keras Aktivis ’98
Dalam pernyataannya, gerakan moral ini menyoroti tiga langkah strategis untuk menyelamatkan demokrasi:
1. Kembalikan Pancasila Sebagai Watak Demokrasi – Aktivis menuntut seluruh elit politik menegaskan kembali Pancasila sebagai jiwa konstitusi UUD 1945. Mereka menekankan bahwa setiap kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Bentuk Komisi Konstitusi Segera – Komisi ini dirancang untuk mengevaluasi praktik politik dan sistem yang memicu korupsi sistemik. Selain pakar hukum tata negara, komisi ini juga akan melibatkan utusan daerah, kelompok sosial-politik, dan pakar independen guna menciptakan sistem politik yang transparan dan akuntabel.
3. Perkuat MPR Sebagai Lembaga Tertinggi – Aktivis menekankan pentingnya mengembalikan MPR ke posisi strategis sebagai penentu arah pembangunan nasional. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan berkesinambungan, terencana, dan mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks.
Para aktivis menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar aspirasi politik, tetapi bagian dari panggilan kesejarahan mereka sebagai generasi reformasi ’98 yang merasa bertanggung jawab atas kondisi bangsa saat ini. “Sebagai gerakan moral, kami ingin demokrasi kembali sesuai dengan jati diri bangsa. Jangan sampai uang dan kepentingan elit mengalahkan kepentingan rakyat,” tambah mereka.
Kolaborasi Lintas Gerakan
Rilis ini ditandatangani oleh berbagai organisasi yang mewakili beragam elemen masyarakat:
Gerakan Nasional ’98 (GN ’98)
Forbes Bhinneka Tunggal Ika
Gema Puan
Solidaritas Buruh Nasional
Ikatan Alumni KM Jayabaya
Para pengamat politik menilai pernyataan ini akan memicu perdebatan sengit di kalangan elit politik, sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah untuk menata kembali fondasi demokrasi Indonesia. Aktivis ’98 menekankan bahwa langkah-langkah ini harus segera diambil agar demokrasi Indonesia tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan.
Dengan deklarasi ini, para aktivis menegaskan komitmen mereka untuk terus menjadi pengawal moral demokrasi, memastikan Pancasila tetap hidup sebagai roh bangsa, dan mendorong sistem politik yang lebih bersih, transparan, dan pro-rakyat.
