Etik News | Bandar Lampung, -– Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen memperkuat hilirisasi komoditas unggulan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mempercepat pemerataan pembangunan desa melalui Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD 2027, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (22/10/2026).
Gubernur menyampaikan apresiasi atas pandangan, saran, dan masukan seluruh fraksi. Menurutnya, APBD tidak hanya soal pendapatan dan belanja daerah, melainkan arah pembangunan dan tanggung jawab pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah dokumen pembangunan, dokumen keberpihakan, sekaligus cerminan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat Lampung,” tegasnya.
Gubernur menekankan, setiap kebijakan anggaran harus menjawab kebutuhan nyata: petani yang mengharapkan harga panen lebih baik, nelayan yang ingin meningkatkan pendapatan, hingga pelaku UMKM yang membutuhkan akses pasar lebih luas. Karena itu, APBD 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kualitas hidup.
Fokus Hilirisasi untuk Nilai Tambah
Transformasi ekonomi Lampung, kata Gubernur, bertumpu pada hilirisasi. Potensi besar komoditas pertanian dan perkebunan tidak boleh berhenti sebagai bahan mentah.
Pemprov Lampung mendorong penguatan industri pengolahan, pemanfaatan teknologi, dan perluasan akses pasar agar komoditas unggulan memiliki nilai tambah dan berdaya saing nasional hingga global. Hilirisasi diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, membuka usaha baru, dan meningkatkan pendapatan pelaku ekonomi di semua sektor.
Lanjutkan Desaku Maju dengan Empat Pilar
Selain hilirisasi, pemerataan pembangunan diwujudkan melalui kelanjutan Program Desaku Maju pada 2027. Program ini bertumpu pada empat pilar:
1. Produktivitas Pertanian: Mendorong penggunaan pupuk hayati cair untuk menjaga kesuburan tanah, menekan biaya produksi, mengurangi ketergantungan pupuk sintetis, dan membangun kemandirian pupuk organik di kelompok tani.
2. Nilai Tambah Pascapanen: Mendistribusikan bed dryer atau mesin pengering modern untuk menekan kehilangan hasil pascapanen, menjaga mutu komoditas, dan meningkatkan nilai jual.
3. SDM dan Ketenagakerjaan Desa: Memperkuat pelatihan vokasi berbasis desa agar keterampilan masyarakat selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
4. Konektivitas Infrastruktur: Melanjutkan pembangunan dan penanganan jalan-jembatan untuk memperlancar distribusi barang-jasa dan menghubungkan sentra produksi dengan pusat perdagangan.
Keempat pilar tersebut dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang produktif dan inklusif.
Menanggapi masukan fraksi, Pemprov Lampung memastikan seluruh saran akan menjadi bahan penyempurnaan perencanaan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan, kemampuan fiskal, dan kebutuhan masyarakat.
Gubernur juga menekankan pentingnya hubungan konstruktif antara eksekutif dan legislatif. Perbedaan pandangan, ujarnya, bukan untuk dihilangkan, melainkan dikelola dengan saling menghormati dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan.
Melalui Raperda APBD 2027, Pemprov Lampung berharap fondasi pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan merata hingga ke perdesaan.
