ETIK NEWS— Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, organisasi relawan Gema Puan menyoroti capaian dan tantangan yang masih harus diperbaiki. Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, menyebut bahwa meski 90% masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden, terdapat 10% isu kritis yang perlu menjadi fokus evaluasi dan tindakan tegas dari pemerintah pusat.
Menurut Ridwan, 10% ini bukan angka kecil, karena mencakup tiga kegagalan signifikan yang berdampak pada persepsi publik dan efektivitas program pemerintahan.
1. Peristiwa “Agustus Kelam”
Ridwan 98 menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus, yang kini dikenal publik sebagai “Agustus Kelam”, diduga terjadi secara terencana (by design). Namun, hingga kini belum ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intelektual di balik insiden tersebut. Gema Puan menekankan bahwa kegagalan mengungkap dalang di balik peristiwa ini bisa menimbulkan keraguan publik terhadap kemampuan pemerintah menjaga keamanan dan keadilan.
“Aktor intelektual harus segera diusut. Tidak boleh ada ruang bagi impunitas, karena ini menyangkut kepercayaan rakyat,” ujar Ridwan.
2. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Terkendala Insiden Keracunan
Program unggulan Presiden Prabowo, MBG, yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah, mengalami kendala serius. Insiden keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah menjadi catatan hitam. Ridwan menekankan bahwa pemerintah harus segera mengevaluasi mekanisme pengadaan, pengawasan, serta pihak penyelenggara yang bertanggung jawab.
“Program MBG adalah simbol kepedulian Presiden terhadap anak bangsa. Namun jika tidak diawasi dengan ketat, justru menjadi bumerang bagi pemerintah,” tegasnya.
Gema Puan meminta agar tindakan hukum terhadap pihak yayasan maupun pengelola MBG yang lalai dapat ditegakkan untuk memberi efek jera dan memastikan keselamatan anak-anak di masa depan.
3. Evaluasi Kinerja Pembantu Presiden
Ridwan 98 menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pembantu Presiden, mulai dari menteri, wakil menteri, pimpinan badan negara, hingga komisaris. Loyalitas kepada Presiden harus menjadi syarat utama, bukan loyalitas kepada pihak lain atau kelompok tertentu.
“Tidak ada orang yang bisa loyal kepada dua tuan. Para pembantu Presiden harus tunduk pada kepemimpinan Presiden Prabowo, bukan menjadi titipan pihak eksternal,” katanya.
Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan bahwa birokrasi dan pemerintahan bekerja efektif, selaras dengan visi dan misi Presiden, serta mampu merespons kebutuhan rakyat secara optimal.
Seruan Gema Puan untuk Tindakan Tegas
Ridwan menegaskan, ketiga isu ini harus menjadi prioritas perbaikan agar tidak mencoreng catatan positif satu tahun pemerintahan. Gema Puan mendorong Presiden Prabowo untuk berani mengambil langkah hukum, kebijakan korektif, dan perbaikan struktural. Kritik, menurut Ridwan, adalah bentuk tanggung jawab moral dari relawan dan masyarakat yang peduli terhadap keberhasilan pemerintahan.
“Kami bukan penjilat yang membuat APS — Asal Prabowo Senang. Kritik membangun adalah bentuk loyalitas sejati, karena tujuan kita sama: membangun bangsa yang lebih baik,” ujarnya.
Ridwan menambahkan bahwa Presiden Prabowo justru menghargai masukan kritis yang konstruktif. Menurutnya, kemampuan pemerintah menerima kritik menjadi indikator kekuatan demokrasi internal dan transparansi kepemimpinan.
Gema Puan menegaskan bahwa meskipun 90% masyarakat puas dengan kinerja Presiden, 10% kegagalan yang tersisa adalah isu serius yang tidak boleh diabaikan. Peristiwa Agustus Kelam, insiden MBG, dan evaluasi pembantu Presiden harus segera ditangani untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. Kritik konstruktif dan evaluasi mendalam dianggap sebagai bagian dari upaya kolektif membangun pemerintahan yang efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.***
