Etik News | Lampung Selatan — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Lampung Selatan, Rabu (20/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota se-Lampung, hingga instansi vertikal harus mampu bertransformasi menjadi arsitek kebijakan yang kreatif dan inovatif.
Menurutnya, peran strategis tersebut dibutuhkan agar kekayaan komoditas unggulan Lampung dapat dikonversi menjadi kemakmuran dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza mengingatkan bahwa esensi utama kehadiran pemerintah adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian. Lampung tercatat menempati peringkat keenam nasional untuk produksi padi dan jagung, peringkat pertama untuk ubi kayu dan nanas, serta peringkat kedua untuk kopi dan lada.
“Lampung ini kaya komoditas; padi, jagung, ubi kayu hingga kopi kita unggul di tingkat nasional. Namun tantangan terbesarnya adalah bagaimana regulasi yang kita buat mampu mengonversi kekayaan alam ini menjadi kemakmuran nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur juga menyoroti tantangan ekonomi makro di Lampung. Ia menyebut angka kemiskinan periode 2024–2025 masih berada pada kisaran 10,6 persen, dengan mayoritas kantong kemiskinan berada di wilayah pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Selain peningkatan kesejahteraan petani, Pemerintah juga dinilai perlu melakukan intervensi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi, seperti protein dari ayam, telur, dan ikan yang melimpah di Lampung. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan indeks pendidikan serta tingkat kecerdasan generasi muda Lampung.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Gubernur Mirza menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah agar menerapkan prinsip efisiensi secara ketat. Menurutnya, setiap belanja daerah harus memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Ubah pola pikir kita. Hindari belanja anggaran yang tidak efektif atau sekadar seremonial. Di Lampung, jika kita membelanjakan satu rupiah APBD, maka kemanfaatan ekonomi yang dirasakan masyarakat minimal harus bernilai lima rupiah,” tegasnya.
Sebagai stimulus bagi sektor riil, Gubernur mencontohkan program penyaluran pupuk organik cair (POC) gratis yang ditargetkan menjangkau satu juta hektare lahan pertanian pada periode 2025–2026.
Dengan alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar, program tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas lahan, daya beli petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 6,2–6,4 persen.
Menjelang Indonesia Emas 2045, Pemerintah Daerah juga akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan mandiri sektor-sektor strategis sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, di antaranya sektor pelabuhan perikanan, pabrik pakan, hingga sumber energi.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi, sosial, dan birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparatur.
“Ibarat kendaraan, sebagus apa pun mobilnya tidak akan sampai tujuan jika sopirnya tidak mengetahui arah jalan. Jajaran pejabat administrator hari ini adalah motor penggerak yang akan menentukan arah dan mengantarkan Lampung menuju gerbang Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
