Etik News | Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung dalam rangka mempercepat digitalisasi pelayanan publik melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/05/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa struktur ekonomi Lampung saat ini masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, sektor tersebut menyerap hampir dua juta tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar enam hingga tujuh juta masyarakat Lampung.
“Sektor primer menjadi tulang punggung ekonomi Lampung dengan nilai komoditas yang diperkirakan mencapai hampir Rp150 triliun. Sementara perputaran uang sepanjang tahun 2025 mencapai Rp528 triliun,” ujar Mirza.
Namun demikian, ia menilai potensi ekonomi yang besar tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini PAD Lampung tercatat berkisar Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun atau masih di bawah lima persen dari total aktivitas ekonomi daerah.
“Masyarakat menginginkan fasilitas publik yang lebih baik, mulai dari pendidikan, infrastruktur jalan, hingga pelayanan ekonomi. Tetapi kemampuan fiskal daerah masih memiliki keterbatasan,” katanya.
Ia mencontohkan sektor pariwisata Lampung pada tahun 2024 yang mencatat sekitar 27 juta kunjungan wisatawan dengan perputaran ekonomi mencapai Rp55,5 triliun. Dari nilai tersebut, potensi tambahan pajak PB1 diperkirakan dapat mencapai Rp1,6 triliun, sementara realisasi penerimaan pajaknya masih berada di bawah Rp700 miliar.
Untuk mendukung percepatan transformasi digital, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah mengembangkan aplikasi terintegrasi Lampung-In, yang akan menghubungkan berbagai layanan pemerintah seperti pembayaran PAD, pajak daerah, layanan Samsat, hingga sistem pelaporan masyarakat.
Menurut Mirza, digitalisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, namun juga diarahkan untuk mempercepat pelayanan publik serta meningkatkan respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat.
“ETPD bukan sekadar mengubah transaksi menjadi digital, tetapi juga membangun transparansi dan integritas tata kelola keuangan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa HLM TP2DD menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi pembangunan melalui sinkronisasi peta jalan dan rencana aksi ETPD di Provinsi Lampung.
Menurut Jihan, transformasi digital merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, mulai dari kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan uang tunai hingga keterbatasan infrastruktur internet dan fasilitas digital di beberapa wilayah.
“Hari ini kita membahas bagaimana pelayanan publik dapat menjadi lebih cepat, tepat sasaran, memberikan manfaat nyata, serta bersih dari praktik korupsi,” ujar Jihan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung atau perwakilan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Direktur Utama Bank Lampung, Kanwil DJPb Lampung, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
