Etik News | Bandarlampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui penguatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri jajaran pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, serta perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkokoh ketahanan pangan nasional.
Dalam sambutannya, Mirza menegaskan bahwa Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare dan lebih dari 1,2 juta hektare lahan pertanian produktif, Lampung dinilai memiliki potensi besar menopang kebutuhan pangan nasional.
“Fondasi utama ekonomi Lampung adalah pertanian. Karena itu, sektor ini harus menjadi prioritas pembangunan bersama karena ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada daerah produsen seperti Lampung,” ujar Mirza.
Menurutnya, kekuatan utama Lampung selama ini terletak pada tiga komoditas unggulan yakni padi, jagung, dan singkong. Selain itu, sektor peternakan juga berperan penting melalui produksi ayam, telur, sapi, dan kambing.
Mirza menilai kontribusi Lampung selama ini cukup besar terhadap pasokan pangan nasional. Jagung Lampung menjadi bahan baku industri pakan ternak, beras menyuplai sejumlah daerah, sementara singkong menjadi penopang industri tapioka nasional.
Meski demikian, ia mengakui sektor pertanian Lampung masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari tata niaga yang belum optimal, distribusi pupuk yang belum merata, hingga produktivitas yang masih perlu ditingkatkan.
Namun berbagai langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah pusat, seperti penetapan harga gabah, perbaikan distribusi pupuk, dan penguatan rantai pasok dinilai mulai memberi dampak positif bagi petani.
“Hari ini harga gabah dijaga Rp6.500 per kilogram, pupuk mulai tersedia, dan tata niaga mulai dibenahi. Dampaknya pendapatan petani meningkat dan ekonomi daerah mulai bergerak lebih baik,” katanya.
Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong peningkatan produktivitas melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan fasilitas pengering jagung (dryer), modernisasi alat dan mesin pertanian, hingga penguatan hilirisasi sektor pertanian.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi, Tin Latifah, menyampaikan bahwa pemerintah pusat menetapkan target luas panen di Lampung mencapai sekitar 850 ribu hingga 1 juta hektare per tahun.
Target tersebut dinilai sejalan dengan posisi Lampung sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional.
Tin juga mengungkapkan bahwa produksi padi Lampung menunjukkan tren peningkatan signifikan. Produksi padi yang sebelumnya sekitar 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2024 meningkat menjadi 3,2 juta ton pada 2025 atau naik sekitar 16,53 persen.
Menurutnya, Lampung saat ini masuk enam besar daerah penghasil padi nasional dan menjadi salah satu tulang punggung pencapaian swasembada pangan Indonesia.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2026 yang akan digunakan untuk berbagai program strategis, mulai dari pengelolaan air dan irigasi, penyediaan benih unggul, bantuan alat mesin pertanian, pupuk subsidi, hingga penguatan hilirisasi sektor pertanian.
“Di saat banyak provinsi mengalami penurunan produksi, Lampung justru mampu menunjukkan pertumbuhan positif. Ini merupakan capaian yang luar biasa,” ujar Tin.
(***)
