ETIK NEWS– Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menerima kunjungan kerja dari jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Lampung di ruang kerjanya, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (6/5/2025).
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan dua institusi vertikal tersebut, menyusul pemisahan struktur kelembagaan pasca perubahan nomenklatur nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas kontribusi strategis Kanwil Hukum dan Kanwil HAM dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya integrasi nilai hukum dan hak asasi manusia dalam setiap langkah pembangunan Provinsi Lampung.
“Kami berkomitmen menciptakan pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di setiap aspek kehidupan masyarakat,” ujar Mirza.
Gubernur juga menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar administratif, tetapi bagian dari upaya kolektif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan taat hukum.
“Sinergi yang kuat dengan lembaga hukum dan HAM adalah fondasi penting bagi Lampung untuk menjadi provinsi yang maju secara holistik – secara ekonomi, sosial, dan etika,” tambahnya.
Komitmen Lampung terhadap isu HAM telah diakui secara nasional melalui penghargaan sebagai Provinsi Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024. Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program P5HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM) secara menyeluruh.
Pemerintah Provinsi juga terus mendorong peningkatan jumlah Desa Sadar Hukum, sebagai bagian dari langkah strategis membentuk masyarakat yang berbudaya hukum dan memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi yang lebih konkret dalam mendukung berbagai program lintas sektor yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.***
