Gubernur Mirza: Transformasi Ekonomi Lampung Dimulai dari Desa, Bukan dari Konglomerat

Etik News | Bandar Lampung, –– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan transformasi paradigma pembangunan ekonomi daerah. Dari pola lama yang bertumpu pada tetesan ke bawah [trickle-down economy], kini diarahkan menjadi penguatan ekonomi rakyat dari desa [bottom-up economy] berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi [LPP] Lampung, Kajian Fiskal Regional [KFR], dan Kinerja Sektor Jasa Keuangan Semester II 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa [13/10/2026].

Kegiatan strategis yang disinergikan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, dan OJK Provinsi Lampung tersebut dihadiri bupati/wali kota, Forkopimda, pimpinan industri jasa keuangan, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan pimpinan media.

Gubernur Mirza menjelaskan, struktur ekonomi Lampung yang 28-30% ditopang sektor pertanian menuntut keberpihakan regulasi yang konkret bagi petani dan masyarakat desa. Pola lama yang fokus memberi insentif modal kepada industri besar dinilai gagal mengalirkan kesejahteraan hingga ke lapisan bawah.

“Pasal 33 itu jelas, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Bawahnya harus dikuatkan dulu. Koperasi adalah jangkar, menjadi hub-hub ekonomi di desa. Dari desa inilah motor penggerak ekonomi itu naik ke atas, sampai ke industri,” ujar Gubernur.

Ia membeberkan dampak nyata kebijakan afirmatif Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan Harga Eceran Tertinggi [HET] gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dan penghentian impor komoditas pertanian telah mengubah nasib petani.

“Ketika HET dinaikkan, harga beras memang naik, tapi naiknya di tangan petani. Keuntungan petani naik 30%, hari ini bahkan mencapai 48%. Pendapatan petani melonjak Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan,” ungkapnya.

Pergeseran paradigma tersebut tercermin pada capaian makro ekonomi. Pada Semester II 2026, ekonomi Lampung tumbuh 5,29% dan menjadi tertinggi kedua se-Sumatera. Tingkat kemiskinan juga berhasil dipangkas 1% dalam setahun, tiga kali lebih cepat dari rata-rata tahunan sebelumnya yang hanya 0,3%.

Penguatan daya beli desa turut tervalidasi data riil Bapenda. Pembelian kendaraan baru melonjak 43%, didominasi kendaraan niaga penunjang logistik pangan seperti truk naik 220%, van 123%, dan pick-up 78%. Lonjakan juga terjadi pada volume pengiriman logistik, transaksi hewan kurban [sapi naik 109% dan domba 141%], serta keberangkatan umrah.

Menutup arahannya, Gubernur Mirza menekankan kunci keberlanjutan pertumbuhan adalah hilirisasi komoditas unggulan di tingkat desa. Saat ini, 55% potensi komoditas unggulan Lampung seperti sawit, karet, kopi, tebu, dan kakao belum terhilirisasi.

Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk menyelaraskan kebijakan, menyiapkan fasilitas pengering, sentra peternakan, kawasan industri beras rakyat, hingga penguatan kompetensi vokasi SDM sejak bangku sekolah.[dryer]

“Maka kabupaten/kota, mari kita sama-sama fokus ke desa. Desanya naik kelas. Saya yakin jika ini dilakukan secara terorganisir dan gotong royong, ini akan menjadi basis utama kita. Basisnya kuat, Lampung bisa tumbuh,” pungkasnya.