Etik News | Pesawaran — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Pesawaran, Re Suprihadi, S.E., menyatakan dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas penjelasan resmi Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu, yang kembali menegaskan kedudukan Polri dalam struktur pemerintahan nasional.
KWRI Kabupaten Pesawaran mendukung penuh agar Polri tetap berada di bawah Presiden. Ini merupakan komitmen kami untuk menjaga stabilitas nasional serta memastikan penegakan hukum berjalan efektif, terkoordinasi, dan profesional,” tegas Re Suprihadi, Kamis (29/01/2025).
Menurut Re, terdapat sejumlah alasan mendasar yang melatarbelakangi dukungan tersebut. Pertama, dari sisi efektivitas komando dan koordinasi, posisi Polri di bawah Presiden dinilai mampu memperpendek rantai komando dan mempercepat pengambilan keputusan, khususnya dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang membutuhkan respons cepat dan lintas sektor.
Kedua, terkait netralitas dan profesionalisme, struktur tersebut dinilai dapat melindungi Polri dari potensi tarik-menarik kepentingan politik praktis. Dengan demikian, Polri diharapkan dapat lebih fokus menjalankan tugas konstitusionalnya secara objektif, profesional, dan tidak berpihak.
Ketiga, dari perspektif stabilitas keamanan nasional, Re menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi utama negara kesatuan. Penempatan Polri di bawah Presiden diyakini memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Keempat, dukungan tersebut juga didasarkan pada konteks ketatanegaraan Indonesia, di mana Presiden sebagai kepala pemerintahan membutuhkan instrumen yang bertanggung jawab langsung dalam bidang keamanan dalam negeri guna menjamin efektivitas jalannya pemerintahan.
Re Suprihadi menegaskan bahwa sikap KWRI Kabupaten Pesawaran bukanlah bentuk keberpihakan politik, melainkan murni dilandasi oleh kepentingan bangsa dan negara untuk menjaga Polri sebagai institusi penegak hukum yang kuat dan berintegritas.
Kami meyakini, dengan tetap berada di bawah Presiden, Polri dapat lebih optimal menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat tanpa intervensi yang berpotensi mengganggu profesionalitas,” pungkasnya.
Dukungan dari organisasi wartawan ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi para pemangku kepentingan, khususnya DPR RI dan Pemerintah, dalam menjaga konsistensi tata kelola serta memperkuat institusi Polri ke depan.
(Red)
