ETIK NEWS- Akses pembiayaan perumahan masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat Lampung, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di tengah tingginya kebutuhan rumah layak huni dan keterbatasan daya beli, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) pada tahun 2025 sebagai terobosan besar untuk memperluas akses permodalan di sektor perumahan.
KPP merupakan program strategis yang tertuang dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 13 Tahun 2025, hasil sinergi antara pemerintah pusat, perbankan nasional, dan pemangku kepentingan di sektor properti. Program ini tidak hanya memberikan solusi bagi masyarakat untuk memiliki rumah, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM lokal untuk ikut berperan dalam ekosistem pembangunan perumahan.
Program ini memiliki dua jalur utama pembiayaan. Pertama, jalur penyediaan rumah, yang memberikan kredit investasi dan modal kerja dengan plafon maksimal Rp20 miliar kepada pengembang kecil, kontraktor, hingga toko bahan bangunan. Kedua, jalur permintaan rumah, yang memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan hingga Rp500 juta dengan suku bunga tetap yang kompetitif, mencapai 6% per tahun, serta tenor pinjaman hingga 5 tahun.
Dengan subsidi bunga 5% dari pemerintah, KPP menawarkan biaya pinjaman yang jauh lebih ringan dibandingkan kredit komersial biasa. Proses pengajuannya pun dirancang lebih sederhana agar dapat menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kredit formal.
Di Provinsi Lampung, kebijakan ini menjadi harapan baru. Berdasarkan data pemerintah daerah, backlog perumahan di Lampung mencapai sekitar 37%, dengan lebih dari 344 ribu rumah tidak layak huni (RTLH). Sebagian besar masalah bukan disebabkan oleh kurangnya lahan atau pengembang, melainkan sulitnya akses terhadap modal. Banyak pelaku usaha kecil di sektor konstruksi, produsen bata, dan toko material di Lampung Tengah, Pesawaran, serta Pringsewu belum mampu memperluas usahanya karena keterbatasan dana. Melalui KPP, mereka kini dapat memperoleh pinjaman berbunga rendah dan lebih fleksibel, sehingga turut memperkuat rantai ekonomi perumahan rakyat.
Manfaat ekonomi dari KPP bersifat luas dan berlapis. Pertama, KPP mendorong pertumbuhan sektor konstruksi lokal. Berdasarkan kajian Kementerian PKP, pembangunan 1.000 unit rumah dapat menciptakan lebih dari 3.000 lapangan kerja baru di sektor konstruksi, transportasi, hingga perdagangan bahan bangunan. Kedua, KPP memperkuat daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, agar dapat memiliki atau memperbaiki rumah tanpa menambah beban ekonomi keluarga. Ketiga, KPP memberikan efek domino bagi UMKM lokal dengan meningkatnya permintaan terhadap bahan bangunan, jasa angkutan, logistik, dan usaha pendukung seperti kuliner serta toko peralatan rumah tangga.
Dari sisi sosial, KPP membantu masyarakat membangun rumah yang bukan hanya layak huni, tetapi juga produktif. Banyak pelaku UMKM di Lampung menjadikan rumah sebagai tempat usaha, seperti warung, salon, laundry, atau bengkel. Melalui pembiayaan KPP, mereka bisa merenovasi rumah agar berfungsi ganda—sebagai hunian sekaligus tempat usaha. Konsep ini selaras dengan visi pembangunan inklusif di mana rumah menjadi pusat aktivitas ekonomi keluarga.
Namun, keberhasilan KPP di daerah seperti Lampung sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pendataan, sosialisasi, dan pengawasan program. Lembaga keuangan harus memastikan proses verifikasi berjalan efisien dan transparan, sementara asosiasi pengembang seperti Himperra perlu membina anggotanya agar memenuhi standar teknis dan administrasi sesuai regulasi.
Dalam jangka panjang, KPP berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dengan suku bunga rendah dan sistem pembiayaan yang lebih inklusif, program ini akan menekan angka kredit macet, memperluas basis debitur UMKM, serta menjaga stabilitas pasar properti. Lebih jauh lagi, KPP mendukung program nasional “3 Juta Rumah” yang menargetkan pengurangan backlog perumahan nasional menjadi di bawah 10 juta unit pada tahun 2030.
Melalui KPP, Lampung memiliki kesempatan emas untuk menciptakan sistem perumahan yang berkeadilan dan berdaya saing. Program ini bukan hanya tentang pembangunan fisik rumah, melainkan tentang membangun kemandirian ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan menciptakan kesejahteraan yang merata.***
