Etik News | Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya forum strategis perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Forkopimda, serta para kepala daerah se-Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Lampung harus bertumpu pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Ia menyebut, sekitar sepertiga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung berasal dari sektor ini, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidupnya pada pertanian.
“Lampung memiliki sekitar 1,8 juta hektare lahan pertanian dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong. Namun, selama ini sistem ekonomi pertanian belum sepenuhnya berpihak kepada petani,” ujarnya.
Gubernur mengungkapkan, fluktuasi harga dan panjangnya rantai distribusi selama ini membuat keuntungan petani relatif kecil. Sebelum adanya intervensi kebijakan, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan, bahkan petani singkong hanya sekitar Rp1 juta per bulan.
Kondisi tersebut berdampak pada tingginya angka kemiskinan di pedesaan dan rendahnya kemampuan fiskal daerah. Ia menyebut rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah wilayah bahkan hanya mencapai 3 hingga 10 persen dari APBD.
Namun demikian, kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga harga komoditas mulai menunjukkan dampak positif. Harga gabah yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram mampu meningkatkan pendapatan petani menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.
Selain itu, ketersediaan pupuk yang lebih baik turut mendorong peningkatan produksi pertanian hingga sekitar 14 persen. Dampaknya mulai terasa pada meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, termasuk kenaikan penjualan kendaraan hingga 20 persen dalam beberapa bulan terakhir.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung menggulirkan sejumlah program strategis, di antaranya pengembangan pupuk organik cair di tingkat desa yang ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 15 persen.
Di sisi hilirisasi, pemerintah juga mendorong penyediaan fasilitas pengering (dryer) di desa-desa. Dengan kebutuhan sekitar 500 unit, fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas serta menekan biaya logistik.
“Dengan dryer, jagung tidak lagi dijual dalam kondisi basah, sehingga harga jual lebih tinggi dan menguntungkan petani,” jelasnya.
Tak hanya itu, penguatan sumber daya manusia juga menjadi fokus melalui pelatihan vokasi dan mobil training unit di desa. Program ini diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.
Pemerintah juga membuka peluang kerja ke luar negeri melalui program vokasi migran, dengan target pengiriman tenaga kerja ke Jepang dalam beberapa tahun ke depan.
Seluruh kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung hingga mencapai target 8 persen, sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Menurutnya, Musrenbang tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum evaluasi capaian pembangunan serta penajaman kebijakan pada tahun ketiga RPJMD.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, menekankan pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global. Ia menyebut target pertumbuhan nasional diarahkan mencapai 6,3 hingga 7,5 persen pada 2027 menuju 8 persen pada 2029.
Dari unsur legislatif, Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyampaikan terdapat 483 usulan masyarakat yang dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran DPRD.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian proyek strategis nasional, khususnya Bendungan Way Sekampung dan Margatiga, yang berperan penting dalam mendukung produktivitas pertanian.
“Permasalahan irigasi masih menjadi kendala utama, mulai dari banjir saat musim hujan hingga kekeringan saat kemarau,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menyatukan arah pembangunan antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan kesejahteraan petani meningkat, ekonomi desa semakin kuat, serta pemerataan pembangunan dapat terwujud di seluruh wilayah Lampung.
(***)
