Etik News, Bandar Lampung — Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat–Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABR-Indonesia) kembali menggelar Pelatihan Paralegal Batch IV dengan mengusung tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi Paralegal dalam Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat.” Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan dalam memahami dan memperoleh layanan hukum.
Pelatihan yang berlangsung di Bandar Lampung ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari aktivis masyarakat, pegiat bantuan hukum, hingga mahasiswa. Tingginya antusiasme peserta mencerminkan semakin besarnya kebutuhan terhadap penguatan kapasitas paralegal sebagai ujung tombak pendampingan hukum di tengah masyarakat.
Ketua pelaksana kegiatan, Yoga Pratama RG, S.H., C.PL, menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menekankan penguatan keterampilan praktis. Peserta dibekali kemampuan pendampingan, edukasi, hingga advokasi hukum agar dapat memberikan kontribusi nyata di lapangan.
Paralegal memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang menjembatani masyarakat dengan akses terhadap keadilan. Karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. (cand) Hermawan, S.H.I., M.H., CM., SHELL dalam sambutannya menegaskan bahwa paralegal merupakan bagian penting dalam sistem bantuan hukum di Indonesia. Dalam berbagai kasus, paralegal kerap menjadi pihak pertama yang hadir membantu masyarakat saat menghadapi persoalan hukum.
Optimalisasi peran paralegal sangat krusial. Selain kompetensi, mereka juga harus memiliki kepekaan sosial dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai keadilan,” ungkapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis ABR-Indonesia. Acara dipandu oleh Aput Gusman, S.Pd., M.M., C.PL selaku pembawa acara, sehingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, komunikatif, dan dinamis.
Melalui Pelatihan Paralegal Batch IV ini, ABR-Indonesia berharap para peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum secara lebih efektif. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam mendorong terwujudnya keadilan yang inklusif, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
(***)
