Etik News | Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus Pengukuhan Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 (PPSE26) Provinsi Lampung yang digelar di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik (public trust) sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat, lengkap, dan berkualitas di Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya ditentukan oleh metodologi dan teknologi pendataan yang digunakan BPS, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat.
“Sensus Ekonomi ini memiliki tantangan sekaligus peluang. Tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan publik di tengah kekhawatiran para pelaku usaha. Kehadiran tokoh agama, akademisi, pimpinan organisasi, hingga kelompok referensi di desa, seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), sangat strategis untuk mengedukasi dan meyakinkan masyarakat bahwa data sensus dijamin kerahasiaannya dan diperuntukkan bagi kemajuan pembangunan,” ujar Gubernur.
Menurutnya, di tengah perkembangan ekonomi digital yang ditandai dengan semakin maraknya perdagangan elektronik (e-commerce) dan pertumbuhan UMKM berbasis teknologi, ketersediaan data yang utuh, akurat, dan presisi menjadi semakin penting.
Data yang berkualitas, lanjut Gubernur, menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan dan menentukan intervensi pembangunan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, sehingga dapat lebih tepat sasaran sekaligus mampu mendorong perlindungan dan penguatan pelaku usaha lokal.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen vital untuk merancang masa depan ekonomi Lampung agar lebih inklusif, tangguh, dan berdaya saing,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPS Provinsi Lampung dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung. Penandatanganan tersebut diwakili oleh H. Darussalam, S.H., M.H., sebagai bentuk komitmen bersama dan semangat gotong royong dalam mendukung keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.
Selain itu, berdasarkan Petikan Keputusan Kepala BPS Provinsi Lampung Nomor 175 Tahun 2026 tanggal 20 Juli 2026, sebanyak 18 tokoh dan perwakilan lembaga secara resmi dikukuhkan sebagai Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Lampung.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Riswan Prasetyo, menyampaikan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan sensus di lapangan bukan semata-mata menemukan unit usaha, melainkan membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan informasi secara akurat dan apa adanya.
“Kepercayaan sering kali tumbuh dari figur yang dipercaya masyarakat. Ketika tokoh agama, akademisi, dan pimpinan komunitas mengajak jemaah serta anggotanya, pintu kepercayaan akan terbuka lebar. Kami tidak meminta Bapak/Ibu menjadi petugas sensus, tetapi menjadi penyambung harapan dan penggerak kepercayaan publik,” ujar Riswan.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemprov Lampung dan BPS berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal serta menghasilkan data yang mampu menjadi fondasi kuat bagi perencanaan pembangunan ekonomi Lampung yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
(Pl)
