Etik News | Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Provinsi Lampung yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara virtual dari Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis (16/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Jihan menyoroti tingginya tingkat keberhasilan pengobatan pasien TBC di Tubaba yang belum diimbangi dengan optimalnya penemuan dan pelaporan kasus baru ke Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).
Berdasarkan data yang dipaparkan, Kabupaten Tulang Bawang Barat mencatat Treatment Success Rate (TSR) sebesar 94 persen untuk pasien TBC Sensitif Obat (SO) dan 100 persen untuk pasien TBC Resisten Obat (RO). Namun, Case Notification Rate (CNR) baru mencapai 15 persen, dengan 120 kasus yang ditemukan dari estimasi 826 kasus, sehingga menjadi salah satu daerah dengan capaian notifikasi TBC terendah secara nasional.
Wakil Gubernur mengapresiasi keberhasilan pengobatan tersebut, namun menegaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah menemukan penderita TBC yang belum terdiagnosis agar rantai penularan dapat segera diputus.
“Keberhasilan pengobatan di Tubaba patut diapresiasi. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah menemukan masyarakat yang belum terdiagnosis. Masih banyak penderita TBC yang belum teridentifikasi dan belum tercatat dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), sehingga berpotensi menjadi sumber penularan di lingkungan sekitarnya,” ujar Jihan.
Pertama, menyusun micro planning hingga tingkat puskesmas guna memperkuat Active Case Finding melalui pemetaan sasaran secara rinci dan pemantauan capaian secara berkala selama Juli–November 2026.
Kedua, mempercepat pembentukan Desa Siaga TBC. Hingga saat ini, Tulang Bawang Barat belum memiliki Surat Keputusan Desa Siaga TBC, sementara di kabupaten/kota lain di Lampung telah terbentuk sebanyak 252 Desa Siaga TBC.
Ketiga, meningkatkan cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kontak serumah penderita TBC sebagai langkah memutus mata rantai penularan.
Selain itu, Wakil Gubernur menekankan pentingnya intervensi lintas sektor melalui penyediaan rumah sehat bagi penderita TBC. Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan 217 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah yang menderita TBC.
Menurutnya, keterlambatan penanganan TBC tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan produktivitas dan memperburuk kondisi ekonomi keluarga.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Untung Budiono, memaparkan perkembangan penanggulangan TBC di daerahnya.
Hingga 15 Juli 2026, capaian penemuan kasus baru masih berada di angka 15 persen. Meski demikian, pemerintah daerah optimistis target semester kedua 2026 dapat tercapai melalui pencarian kasus secara aktif, penguatan pelacakan kontak, dan berbagai inovasi program di lapangan.
Untung mengatakan optimisme tersebut didukung pengalaman daerahnya dalam meningkatkan capaian Program CKG yang sebelumnya hanya 5,9 persen, kemudian naik menjadi 23 persen pada awal Juli dan mencapai 27 persen per 15 Juli 2026, sehingga berhasil masuk ke dalam Zona Hijau.
“Kami memiliki pengalaman berharga dalam mengejar ketertinggalan pada Program CKG. Dari zona merah, kita mampu bertransformasi menjadi zona hijau dalam waktu singkat melalui sinergi lintas sektor. Semangat kedisiplinan, kolaborasi, dan integrasi kinerja tersebut kini kami terapkan secara penuh dalam percepatan penanggulangan TBC,” ujar Untung Budiono.
Melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan percepatan penemuan kasus, pengobatan, dan pencegahan TBC dapat terus ditingkatkan guna mendukung target eliminasi Tuberkulosis di Provinsi Lampung pada 2030.
(PL)
