Etik News. Pesawaran. — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Way Khilau, Desa Hanau Brak, Kabupaten Pesawaran, kini terbengkalai dan hampir tidak berfungsi. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah diperkirakan mengalami kerugian, sementara warga semakin kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Hingga saat ini, hanya sekitar 10 persen masyarakat yang masih rutin membayar iuran. Sebagian besar lainnya berhenti membayar karena pelayanan air tidak lagi berjalan baik. Fasilitas PDAM juga tampak tidak terawat, dengan banyak pipa bocor yang menyebabkan air terbuang sia-sia dan debit air ke rumah-rumah warga terus menurun.
Warga mengaku sangat terdampak akibat menurunnya pasokan air. Banyak saluran pipa yang bocor dan tidak diperbaiki, sehingga tekanan serta debit air menjadi sangat lemah.
Sekarang kalau mau air, kami harus pakai mesin pompa dulu, seperti mancing air dari tanah,” keluh salah seorang warga Hanau Brak.
Awak media bersama perwakilan LSM yang meninjau langsung lokasi menemukan bahwa pipa PDAM yang terbuat dari besi sudah mulai keropos dan mengalami banyak kebocoran. Dugaan sementara, kondisi ini terjadi akibat kurangnya perawatan dari pihak PDAM.
Ini harus ditindaklanjuti agar masyarakat mendapatkan pelayanan PDAM yang bermutu, sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Nano, Minggu (05/10/2025).
Sementara itu, Kepala PDAM Way Khilau, Milian, mengungkapkan bahwa pihaknya menghadapi kebuntuan karena belum ada kesepakatan jelas antara pemerintah desa dan PDAM.
Menurutnya, sudah dua kali dilakukan pertemuan, namun belum menghasilkan kesepakatan dengan pihak desa. Bahkan sempat muncul kabar bahwa desa akan mengambil alih pengelolaan, namun hingga kini belum ada kejelasan maupun tindak lanjut dari pemerintah desa.
Milian menjelaskan, jika pengelolaan PDAM bisa berjalan kembali dan masyarakat berkomitmen membayar iuran sebesar Rp45 ribu per bulan, maka potensi PAD Kabupaten Pesawaran dapat meningkat signifikan. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.
Kalau masyarakat mau membayar Rp.45 ribu per bulan saja, PAD Pesawaran bisa meningkat. Tapi sayangnya masyarakat belum maksimal dalam membayar,” ungkapnya, Rabu (08/10/2025).
Milian menegaskan bahwa PDAM siap melanjutkan kerja sama dan melakukan perbaikan jika ada kejelasan serta dukungan dari pemerintah.
Kondisi ini menjadi sorotan banyak pihak. Air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar warga justru terbengkalai tanpa kejelasan pengelolaan.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Pesawaran segera turun tangan memfasilitasi persoalan ini. Mereka berharap PDAM dan pemerintah desa dapat dipertemukan untuk mencari solusi terbaik, sehingga pelayanan air bersih dapat kembali normal dan PAD daerah dapat meningkat. (Tim SMSI)
