Etik News, | Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa upaya penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali aset strategis telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara penyerahan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (10/04/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir, pemerintah berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah signifikan. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen untuk memastikan potensi kerugian negara dapat dikembalikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini mencapai Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, dana tersebut memiliki potensi besar untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan pendidikan nasional. Ia menilai, jumlah tersebut dapat melampaui capaian perbaikan sekolah yang sebelumnya masih terbatas.
Tahun lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah. Dengan dana ini, kita bisa meningkatkan hingga dua kali lipat, terutama bagi sekolah-sekolah yang sudah puluhan tahun belum tersentuh perbaikan,” jelasnya.
Selain sektor pendidikan, Presiden juga menyoroti dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Dana hasil penyelamatan tersebut dinilai mampu memperluas program renovasi rumah rakyat.
Dana ini berpotensi memperbaiki lebih dari 500.000 rumah, sehingga bisa memberi manfaat kepada sekitar 2 juta masyarakat berpenghasilan rendah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa penyelamatan tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga penguasaan kembali aset negara berupa kawasan hutan dengan nilai mencapai sekitar Rp370 triliun. Nilai tersebut dinilai sangat strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Jika dibandingkan dengan total APBN sekitar Rp3.700 triliun, maka capaian ini hampir setara dengan 10 persen APBN,” ungkap Presiden.
Ia menambahkan, optimalisasi aset tersebut dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas publik di seluruh Indonesia, termasuk modernisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, perbaikan sanitasi, hingga pembangunan jembatan di daerah pedesaan.
Presiden pun menegaskan bahwa setiap rupiah yang berhasil diselamatkan merupakan hak rakyat yang harus dikembalikan untuk kemakmuran bangsa.
Ini adalah milik rakyat. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada lagi kebocoran, dan seluruh kekayaan negara dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
(BPMI Setpres)
