Etik News | Bandar Lampung, –– Transformasi pelayanan Samsat menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, pelayanan yang mudah, cepat, ramah, dan transparan adalah prasyarat utama sebelum menuntut kepatuhan pajak masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Selasa (22/9/2026). Rakorda tahun ini mengusung tema ‘Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan’.
Gubernur Mirza menyebut Samsat sebagai etalase pelayanan publik Pemprov Lampung. Dengan rata-rata 5.000 warga dilayani setiap hari, kesan yang didapat masyarakat akan sangat menentukan citra pemerintah secara keseluruhan.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” kata Mirza.
Ia menekankan, jika kepatuhan pajak belum optimal, pemerintah harus melakukan introspeksi terlebih dahulu.
“Kalau kita nggak bicara kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, aparatur pemerintah adalah pelayan, bukan untuk dilayani. Budaya melayani harus menjadi napas kerja harian, yang pada akhirnya akan menggerakkan ekosistem ekonomi lain seperti pariwisata, UMKM, dan perhotelan.
PKB adalah Nadi Pembangunan Lampung
Gubernur juga mengingatkan posisi vital Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi Lampung. Sebagai provinsi pertanian yang tidak ditopang PAD dari sektor tambang, Lampung sangat bergantung pada PKB dan PNBP terkait kendaraan bermotor untuk membiayai infrastruktur.
Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang butuh penanganan. Kebutuhan anggarannya mencapai Rp43 triliun, sementara kemampuan fiskal kabupaten/kota sangat terbatas.
“Provinsi Lampung ini pendapatannya bukan dari tambang. Kita provinsi pertanian yang tidak ada pajak yang bisa didapat dari situ. Kita hanya didukung pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak,” imbuhnya.
Untuk itu, ia meminta Samsat dan Bapenda tidak bekerja eksklusif, melainkan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, Polda Lampung, Jasa Raharja, dan seluruh pemangku kepentingan. Kuncinya adalah inovasi, penyederhanaan birokrasi, evaluasi berkala, dan percepatan digitalisasi.
“Strateginya ya balikkan rasa percaya, pelayanan yang baik, jelaskan secara baik kepada masyarakat. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” kata Mirza.
Gubernur menutup dengan menegaskan siklus pembangunan yang harus dipahami bersama: “PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan melayani itu butuh anggaran. Anggaran itu dari bayar pajak. Pajak didapat dari pelayanan dan kemudahan.”
Forum Strategis.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung selaku Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi, Saipul, menegaskan Rakorda kali ini bukan sekadar forum administratif.
“Rakorda hari ini kami tempatkan bukan semata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam membangun pelayanan Samsat yang semakin profesional,” ujar Saipul.
Ia berharap Rakorda menghasilkan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas layanan, mendorong kepatuhan berkelanjutan, serta mengoptimalkan penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP melalui sinergi seluruh unsur Samsat.
