Etik News. Lampung Tengah – Ribuan warga dari SP I, II, dan III Way Terusan, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah, memadati halaman Kantor Bupati pada Kamis (17/07/2025). Aksi ini digelar untuk menuntut agar wilayah tempat tinggal mereka segera ditetapkan sebagai desa definitif.
Aksi damai ini turut diwarnai kehadiran mahasiswa dari sejumlah kampus di Lampung. Mereka menyuarakan keresahan warga yang selama bertahun-tahun belum mendapat kejelasan status administratif meski telah lama bermukim di wilayah transmigrasi tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah, Welly Adiwantara, turun langsung menemui massa. Ia mengajak perwakilan warga dan mahasiswa untuk berdialog.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Pemkab mendukung penuh keinginan SP I, II, III Way Terusan untuk menjadi desa definitif. Itu demi pemerataan fasilitas dan pembangunan,” kata Welly mewakili Bupati Ardito Wijaya yang berhalangan hadir.
- Dalam audiensi, disepakati dua poin penting:
1. Pemkab siap menyelesaikan proses pendefinitifan SP I, II, dan III Way Terusan, sesuai data dan sertifikat yang telah terverifikasi.
2. Pemkab juga akan membantu mengembalikan pasal 12 dalam akta kesepakatan dengan PT SGC, terkait hak warga dalam skema plasma tebu. Jika tidak dijalankan, pemerintah siap memfasilitasi proses pengembalian.
Selain itu, Welly juga menegaskan bahwa Pemkab akan menyurati Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian Transmigrasi sebagai bentuk dukungan formal terhadap perjuangan warga.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Kemal dari Universitas Malahayati, menyebutkan bahwa mahasiswa akan terus mengawal proses ini.
“Pemkab sudah menunjukkan itikad baik, tapi kalau sampai 17 Agustus belum ada aksi nyata, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar di Bandarlampung dan Jakarta,” ujarnya.
Radiman, tokoh masyarakat yang ikut dalam aksi, menyampaikan bahwa hampir 1.000 warga menempuh perjalanan empat jam dari Way Terusan.
“Harapan kami cuma satu: wilayah kami diakui sebagai desa definitif. Kami sudah berjuang lama dan butuh dukungan penuh dari Pemkab,” ujarnya.
Radiman juga menyebut, salah satu kendala adalah masih adanya keterkaitan dengan perusahaan besar di wilayah tersebut. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah benar-benar menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ini.( Bust)
