Etik News | Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan riset, inovasi, dan teknologi tepat guna yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat hilirisasi komoditas unggulan berbasis desa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan opening speech pada Seminar Nasional IPTEK Terapan (SIPTEKTERA) bertema “Sinergi Inovasi Sains Terapan dan Transformasi Digital dalam Akselerasi Sustainable Development Goals (SDGs)” di Gedung Serba Guna Politeknik Negeri Lampung, Sabtu (29/8/2026).
Gubernur menilai tema SIPTEKTERA sangat relevan dengan arah pembangunan Lampung. Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini bukan hanya menghasilkan pengetahuan dan inovasi, tetapi memastikan hasil riset dapat diterapkan menjadi solusi nyata bagi persoalan masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara bagaimana menghasilkan pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan dan penemuan itu harus bisa menjadi solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan besarnya potensi sektor pangan Lampung. Dengan luas daratan sekitar 3,3 juta hektare dan jumlah penduduk sekitar 9,6 juta jiwa, perekonomian Lampung memiliki basis kuat pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
“Kekayaan Provinsi Lampung ini murni adalah pangan. Kita punya sekitar 1,7 juta petani. Artinya, ketika harga komoditas bagus, petaninya akan makmur. Tetapi kalau harga komoditas rendah, kita sangat bergantung pada harga komoditas,” jelasnya.
Menurut Gubernur, pertumbuhan ekonomi Lampung yang menunjukkan perkembangan positif, antara lain didorong membaiknya harga sejumlah komoditas pertanian. Namun, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, bukan justru meningkatkan ketergantungan terhadap fluktuasi harga komoditas.
Salah satu persoalan yang perlu segera dijawab, lanjut Gubernur, adalah masih terbatasnya proses hilirisasi komoditas. Sejumlah produk unggulan Lampung masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah dan peluang penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya dinikmati masyarakat daerah.
Ia mencontohkan komoditas kopi yang sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk green bean. Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah komoditas lain yang dikirim ke luar daerah untuk menjalani proses pengolahan lebih lanjut.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong hilirisasi yang tidak hanya bertumpu pada industri berskala besar, tetapi juga dikembangkan secara inklusif hingga tingkat desa.
“Kita mendorong hilirisasi, tetapi hilirisasinya harus sesuai dengan struktur dan sumber daya yang kita miliki. Ke depan, yang belum dihilirisasi ini harus kita desain agar inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja,” tegasnya.
Gubernur menjelaskan, perkembangan teknologi dan otomatisasi pada industri berskala besar membuat kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja semakin terbatas. Sementara itu, setiap tahun Lampung menghadapi tantangan bertambahnya lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, dan pendidikan vokasi yang membutuhkan lapangan pekerjaan.
Karena itu, pengembangan ekonomi berbasis desa dinilai menjadi salah satu strategi untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
Salah satu langkah yang disiapkan Pemerintah Provinsi Lampung adalah mendorong pembangunan fasilitas pengering atau dryer komoditas di desa. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi tahap awal pengolahan sebelum komoditas dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah.
“Setelah dibuat dryer, kita kasih pencetak pakan. Akhirnya desa bisa membuat pakan ayam dan kemudian mengembangkan peternakan ayam. Jadi yang tadinya di desa hanya ada komoditas mentah, ke depan ada beras, pakan, ayam, ikan, telur, dan produk lainnya,” jelasnya.
Menurut Gubernur, konsep tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan mulai dari tingkat desa. Desa tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi pusat produksi dan pengolahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
“Ketika ada desa yang menghasilkan padi, maka desa itu harus bisa memberi makan masyarakatnya sendiri. Bukan hanya gabahnya, tetapi berasnya. Ketika ada jagung, desa harus bisa mengolahnya menjadi pakan untuk masyarakatnya. Itu namanya berdaulat pangan,” ujarnya.
Untuk mewujudkan konsep tersebut, Gubernur menekankan pentingnya riset dan teknologi yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Teknologi, kata dia, tidak boleh hadir sebagai solusi yang dipaksakan, melainkan harus dibangun berdasarkan kondisi dan ekosistem usaha di lapangan.
“Teknologi harus kita sesuaikan dengan ekosistem. Riset, sains, dan teknologi ke depan harus disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga nilai tambah yang dihasilkan bisa terintegrasi sampai ke level paling bawah,” katanya.
Dalam konteks itu, Gubernur berharap Politeknik Negeri Lampung dan perguruan tinggi lainnya dapat mengambil peran lebih besar sebagai pusat pengembangan teknologi terapan yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Berbagai teknologi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, mulai dari dryer, mesin pencetak pakan, mixer, mekanisasi pertanian, hingga teknologi pengolahan yang mampu meningkatkan efisiensi produksi komoditas di tingkat desa.
“Saya ingin Poltek menjadi di garis terdepan. Saya sering meminta bantuan Poltek, misalnya dryer, mesin pakan, mixer, dan beberapa mesin yang kita butuhkan ke depan,” ungkapnya.
Selain teknologi, Gubernur menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam menjalankan transformasi ekonomi tersebut. Menurutnya, Lampung telah memiliki sumber daya alam, dukungan pembiayaan dari perbankan, dan pasar. Namun, kemampuan SDM dalam mengelola teknologi serta mengembangkan usaha masih perlu terus diperkuat.
“Yang kita punya sumber daya alam, pendanaan dari perbankan ada, pasar juga ada. Yang kurang adalah SDM. Karena itu, kita harus menyiapkan SDM yang kuat,” ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan rencana dukungan beasiswa bagi mahasiswa dengan skema yang diarahkan untuk memperkuat SDM desa. Para penerima beasiswa diharapkan dapat kembali dan berkontribusi dalam pengembangan potensi ekonomi di daerah asalnya setelah menyelesaikan pendidikan.
“Kita jangan hanya menciptakan mahasiswa-mahasiswa untuk mencari lapangan pekerjaan. Kita harus menciptakan SDM yang menjadi motor hilirisasi di desa,” tegasnya.
Gubernur berharap sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat dapat membangun ekosistem ekonomi baru yang tumbuh dari tingkat bawah.
Menurutnya, hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan nilai tambah komoditas, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta penguatan daya saing Provinsi Lampung.
(Pl)
