ETIK NEWS— Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah resmi memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Kamis, 8 Mei 2025, di Ruang Subing, Kantor Bupati Lampung Tengah. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ganjar Jationo, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Acara strategis ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para asisten dan staf ahli Bupati, kepala perangkat daerah, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, serta perwakilan perusahaan. Selain itu, Musrenbang juga digelar secara daring dan diikuti oleh seluruh kepala OPD dan camat se-Lampung Tengah.
Dalam sambutannya, Bupati Ardito Wijaya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap tim penyusun dokumen RPJMD, yang telah menyusun rencana strategis pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang. Ia menegaskan bahwa RPJMD adalah instrumen penting dan merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 serta UU No. 23 Tahun 2014, sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan.
“RPJMD adalah pijakan utama dalam membangun Lampung Tengah yang unggul, adil, dan sejahtera. Ini bukan hanya dokumen administratif, tapi arah kompas pembangunan kita bersama,” tegas Ardito.
Adapun enam program prioritas Lampung Tengah 2025–2029 yang dipaparkan Bupati meliputi:
- Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat;
- Penguatan sektor pertanian dan lumbung pangan;
- Pembangunan infrastruktur daerah yang merata;
- Penataan kawasan perkotaan terbaik;
- Penguatan UMKM dan hilirisasi produk unggulan daerah;
- Meningkatkan rasa aman dan harmoni kehidupan sosial masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui sambutan tertulis yang dibacakan Ganjar Jationo, mengapresiasi Musrenbang sebagai wujud keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
“Musrenbang RPJMD ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional,” ujarnya.
Ganjar menegaskan bahwa keselarasan visi pembangunan antarjenjang pemerintahan adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional. Sinergi, kolaborasi, dan komunikasi yang erat antara pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi syarat mutlak tercapainya target pembangunan berkelanjutan.***
