Etik News |Bandar Lampung, — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Barat Bidang Ilmu Sosial yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Jumat (17/4/2026).
Mengusung tema “Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Kedaulatan Bangsa Indonesia”, Jihan menegaskan bahwa pembangunan saat ini tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan.
Menurutnya, konsep pembangunan berkelanjutan tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan lingkungan dan sosial masih menjadi tantangan serius yang berpotensi mengancam masa depan generasi mendatang.
Dalam paparannya, Jihan mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung tengah berada pada momentum bonus demografi, di mana sekitar 70 persen dari total 9,52 juta penduduk berada pada usia produktif.
Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika mampu kita orkestrasi dengan baik. Tanpa itu, justru bisa menjadi beban,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Lampung menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional, serta nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang telah menyentuh Rp523 triliun dalam lima tahun terakhir.
Namun demikian, ia menilai struktur ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor pertanian, sekitar 24 persen, menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk mentah.
Untuk itu, Jihan menegaskan pentingnya hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat kedaulatan ekonomi daerah.
Kopi, singkong, hingga jagung tidak boleh lagi berhenti sebagai bahan mentah. Harus ada pengolahan di daerah agar manfaat ekonominya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti berbagai persoalan seperti degradasi lahan, praktik pertanian yang belum sepenuhnya berkelanjutan, serta rendahnya kepatuhan dalam pengelolaan limbah industri.
Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), capaian Lampung saat ini telah mencapai 75 persen atau 161 dari 214 indikator, meskipun masih terdapat pekerjaan rumah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan formal.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong berbagai program strategis, seperti Desaku Maju sebagai pengungkit ekonomi desa, pengembangan perhutanan sosial, penggunaan pupuk organik cair, hingga penguatan ketahanan pangan berbasis hilirisasi.
Upaya tersebut juga diperkuat dengan komitmen menjaga lingkungan, termasuk penanganan konflik satwa di kawasan Way Kambas serta reformasi pengelolaan sampah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan bahwa narasi besar seperti bonus demografi dan Indonesia Emas tidak boleh berhenti sebagai slogan tanpa realisasi nyata.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia dalam dua dekade ke depan, namun berisiko terjebak dalam middle income trap jika tidak mampu melakukan transformasi secara konsisten.
Pertanyaannya, apakah bonus demografi ini akan menjadi kenyataan atau sekadar menjadi diksi yang nanti kita kenang seperti ‘tinggal landas’ di masa lalu,” ujarnya.
Bima menekankan empat kunci utama menuju negara maju, yakni visi nasional berkelanjutan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Ia juga menyoroti masih lemahnya sinkronisasi kebijakan, minimnya kebijakan berbasis riset, serta tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ia menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data agar setiap program memiliki dampak yang terukur, bukan sekadar simbolik.
Lebih lanjut, Bima menekankan peran strategis perguruan tinggi sebagai center of knowledge, think tank, sekaligus innovation hub yang mampu menjembatani kesenjangan antara riset dan kebijakan.
Perguruan tinggi harus menjadi penghubung antara data, kebijakan, dan implementasi di lapangan. Di sinilah kunci harmonisasi pembangunan berkelanjutan,” kata Bima.
Seminar ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan sinergi lintas sektor.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk memastikan pembangunan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berdaulat dan berkelanjutan.
(***)
