ETIK NEWS– Sebuah pertemuan hangat antara penggiat kebijakan publik Abdullah Sani dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Bumi Ruwa Jurai. Dalam suasana sederhana, secangkir kopi menjadi simbol awal kolaborasi positif antara masyarakat sipil dan pemerintah untuk menyelamatkan kepentingan anak-anak di SMA Siger, Bandar Lampung.
Pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 6 November 2025, dihadiri oleh Danny Waluyo Jati yang mewakili Kepala Bidang SMA Disdikbud Lampung, Diona Katharina. Dalam diskusi yang berlangsung santai namun penuh makna tersebut, kedua pihak menyamakan pandangan tentang pentingnya melindungi hak-hak peserta didik dari segala bentuk dugaan penyimpangan di lingkungan pendidikan.
Abdullah Sani menyebut pertemuan tersebut sebagai langkah awal yang baik. “Alhamdulillah, tadi saya dijamu dengan baik oleh perwakilan Kabid, Pak Danny Waluyo Jati. Pertemuan ini berjalan sangat positif. Bahkan saya disuguhi kopi, yang bagi saya menjadi simbol awal kerja sama yang hangat dan niat baik untuk menyelamatkan kepentingan anak di Bandar Lampung,” ujarnya melalui pesan singkat usai pertemuan.
Menurut Sani, pihak Disdikbud menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu yang tengah menjadi perhatian publik, yaitu indikasi adanya tindakan yang tidak semestinya terhadap siswa di SMA Swasta Siger. Ia menilai, Danny Waluyo Jati mewakili semangat baru dari Disdikbud Lampung yang berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak anak di dunia pendidikan.
“Pak Danny memahami pentingnya pertemuan ini. Ia memiliki pandangan yang sama dengan saya, bahwa anak-anak SMA Siger masih berada dalam usia yang harus dilindungi. Setiap warga negara, baik pemerintah maupun masyarakat, punya tanggung jawab moral yang sama untuk menyelamatkan kepentingan anak,” tegas Sani.
Sani selama ini dikenal vokal dan konsisten menyuarakan isu perlindungan anak di sektor pendidikan. Ia menilai bahwa kasus yang terjadi di SMA Siger bukan hanya persoalan satu sekolah, tetapi menjadi cerminan pentingnya transparansi, pengawasan, dan penegakan regulasi di dunia pendidikan swasta.
Ia juga menekankan bahwa Disdikbud Lampung kini menunjukkan itikad baik dalam memperbaiki sistem dan menegakkan integritas pendidikan di wilayahnya. “Saya melihat adanya komitmen nyata dari Disdikbud. Mereka tidak menutup diri dan justru membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil. Ini hal yang sangat positif,” tambahnya.
Ke depan, Disdikbud Provinsi Lampung dikabarkan akan mengagendakan pertemuan lanjutan yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan pejabat berwenang lainnya untuk membahas secara lebih mendalam situasi di SMA Siger. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk mencari solusi yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan peserta didik.
“Pertemuan ini adalah awal yang baik, dan saya yakin ke depan akan semakin baik. Insyaallah nanti akan dijadwalkan kembali dengan Kepala Dinas untuk membahas lebih lanjut persoalan ini. Semoga hasilnya membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan kita,” tutup Sani dengan optimisme.***
