Etik News. Jakarta 25/02/2026. – Pemerintah Kabupaten Pesawaran meraih penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif Level 3 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Nanda Indira B. dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Penyerahan Piagam UKPBJ Proaktif pada Rapat Koordinasi UKPBJ Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Gedung LKPP, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesawaran memenuhi kelengkapan atribut sembilan variabel (9/9) dalam mencapai tingkat kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif).
Piagam penghargaan diserahkan oleh Kepala LKPP RI, Sarah Sadiqa, didampingi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Suharti serta Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Wahyuni Kartianingsih. Turut hadir mendampingi Bupati Pesawaran, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pesawaran Nanang Sumarlin.
Capaian tersebut menempatkan UKPBJ Pesawaran sebagai unit yang telah berfungsi strategis dan tidak lagi sebatas administratif dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perencanaan pengadaan merupakan tahapan penting dalam siklus pengadaan barang/jasa. Perencanaan yang matang dapat memastikan kebutuhan terpenuhi secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya, sekaligus mendorong efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, UKPBJ didorong untuk berperan sebagai pusat keunggulan (center of excellence) dalam pengadaan. Peran tersebut mencakup identifikasi kebutuhan, pemilihan metode pengadaan, penganggaran, hingga pengelolaan sistem informasi guna mencapai target kinerja, termasuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta pemberdayaan UMKM.
Bupati Nanda Indira menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang profesional dan akuntabel.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, khususnya UKPBJ, dalam membangun sistem pengadaan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah.
(Red)
