Etik News | Bandar Lampung — Provinsi Lampung membuka babak baru dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan berbasis data. Satelit hiperspektral Lampung-1 berhasil diluncurkan dari perairan Haiyang, Provinsi Shandong, Tiongkok, Rabu (5/8/2026).
Peluncuran Lampung-1 menjadi bagian dari tindak lanjut kerja sama sister province antara Provinsi Lampung dan Provinsi Shandong yang mulai dibangun sejak 2025.
Satelit tersebut dibawa menuju orbit menggunakan roket Smart Dragon-3 dalam misi OSE Hyperspectral Twin Satellites.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal hadir langsung menyaksikan proses peluncuran bersama delegasi Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Shandong, STAR.VISION Aerospace, serta sejumlah mitra internasional.
“Ini adalah momen yang sangat membanggakan. Yang kami saksikan hari ini bukan sekadar peluncuran sebuah satelit, tetapi dimulainya babak baru kerja sama internasional yang akan membantu Lampung memanfaatkan teknologi antariksa dan kecerdasan artifisial untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan,” ujar Gubernur.
Peluncuran Lampung-1 merupakan salah satu tindak lanjut konkret kerja sama sister province Lampung-Shandong. Kolaborasi tersebut mencakup sejumlah bidang strategis, antara lain pertanian modern, teknologi, investasi, perdagangan, infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia.
Menurut Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, kerja sama tersebut tidak berhenti pada akses terhadap citra satelit, tetapi diarahkan untuk membangun ekosistem pemanfaatan teknologi hiperspektral dan kecerdasan artifisial melalui transfer pengetahuan, riset bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Lampung.
“Yang kami bangun bukan sekadar akses terhadap data satelit. Ini adalah kerja sama jangka panjang untuk membangun kompetensi, mengembangkan aplikasi, dan menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih presisi,” katanya.
Data Lampung-1 Akan Diolah Bersama BRIN
Dalam pelaksanaannya di Indonesia, Pemprov Lampung akan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pemanfaatan data satelit tersebut.
Data Lampung-1 akan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengolahan, kalibrasi, validasi kualitas, analisis, hingga penerjemahan menjadi informasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.
Hasil analisis selanjutnya dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi Pemprov Lampung dalam mendukung perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi pembangunan.
Kolaborasi dengan BRIN juga diarahkan untuk memastikan pemanfaatan data dilakukan dengan memperhatikan standar ilmiah, tata kelola data, serta regulasi penginderaan jauh yang berlaku di Indonesia.
Pertanian Menjadi Salah Satu Prioritas
Salah satu sektor yang menjadi prioritas awal pemanfaatan teknologi Lampung-1 adalah pertanian.
Teknologi penginderaan jauh hiperspektral diharapkan dapat membantu pemetaan lahan, pemantauan kondisi tanaman, identifikasi kekurangan air, deteksi dini gangguan tanaman, hingga memperkirakan potensi produksi.
Salah satu komoditas yang telah masuk dalam eksplorasi awal pemanfaatan teknologi tersebut adalah singkong, yang menjadi salah satu komoditas penting bagi sektor pertanian Lampung.
Selain pertanian, data Lampung-1 juga berpotensi dikembangkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan, pemantauan wilayah pesisir dan kelautan, mitigasi banjir dan kekeringan, pemantauan perubahan tutupan lahan, serta perencanaan pembangunan yang lebih presisi.
“Teknologi ini bukan menggantikan petani. Teknologi ini membantu petani dan pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
AI Percepat Pengolahan Data
Lampung-1 dikembangkan sebagai satelit hiperspektral yang dilengkapi kemampuan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) untuk membantu pemrosesan awal data di orbit.
Pendekatan tersebut membuka peluang agar data yang dikirim ke bumi dapat lebih terpilah sehingga proses penerjemahan data menjadi informasi yang dibutuhkan pengguna dapat dilakukan secara lebih cepat.
Meski demikian, Pemprov Lampung menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut masih harus melalui sejumlah tahapan, termasuk pemeriksaan sistem, stabilisasi, kalibrasi sensor, pengujian muatan, serta validasi kualitas data sebelum digunakan secara lebih luas.
“Keberhasilan sesungguhnya bukan hanya ketika roket mencapai orbit, tetapi ketika teknologi yang dibawanya benar-benar membantu menyelesaikan tantangan pembangunan di daerah,” tegas Gubernur.
Perkuat Talenta dan Transfer Pengetahuan
Kerja sama Lampung-Shandong juga diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi satelit dan penginderaan jauh.
Sejumlah pelajar dan talenta muda Indonesia, personel BRIN dan Telkom, serta aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh kesempatan belajar di lingkungan STAR.VISION.
STAR.VISION juga telah melibatkan engineer asal Indonesia, termasuk lulusan Institut Teknologi Bandung, dalam pengembangan teknologi dan solusi satelit.
Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga memiliki peluang untuk menjadi bagian dari ekosistem pengembangan teknologi antariksa.
“Investasi terbesar dari kerja sama ini bukan hanya teknologi yang diluncurkan ke ruang angkasa, tetapi manusia yang dipersiapkan untuk memahami, menguasai, dan memanfaatkannya,” kata Gubernur.
Lampung-1 Tidak Menggunakan APBD untuk Pembangunan dan Peluncuran
Pemprov Lampung juga menegaskan bahwa pembangunan dan peluncuran Lampung-1 tidak menggunakan APBD Provinsi Lampung.
Pembangunan, kepemilikan, pengoperasian, serta tanggung jawab teknis satelit berada pada STAR.VISION Aerospace. Sementara itu, Pemprov Lampung berperan sebagai mitra dalam pengembangan pemanfaatan teknologi dan data untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Adapun setiap kegiatan lanjutan yang berpotensi melibatkan program maupun anggaran daerah akan dibahas secara terpisah sesuai kebutuhan, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Harapan kami sederhana: teknologi ini benar-benar menjadi solusi bagi persoalan masyarakat dan menjadi contoh bahwa kerja sama internasional dapat menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” pungkas Rahmat Mirzani Djausal.
