ETIK NEWS– Perdebatan mengenai wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali mencuat dan menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat. Dalam konteks inilah, Ketua Umum Gema Puan menyerukan agar bangsa Indonesia membuka ruang dialog nasional yang sehat, transparan, dan ilmiah untuk menilai sosok Soeharto secara utuh — bukan semata dari sisi keberhasilannya dalam pembangunan, tetapi juga dari dampak kebijakannya terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan perjalanan sosial bangsa.
Menurut Gema Puan, Indonesia adalah negara besar yang dibangun di atas sejarah panjang dan kompleks. Setiap babak sejarah melahirkan tokoh besar dengan jasanya masing-masing, namun juga menyisakan luka dan kontroversi. Soeharto, dengan segala warisannya, adalah salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia. Ia membawa kemajuan ekonomi dan stabilitas nasional, tetapi juga meninggalkan catatan kelam yang hingga kini masih menyisakan perdebatan.
Gema Puan menilai, membuka pembicaraan soal gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto bukan berarti glorifikasi semata, melainkan kesempatan untuk menghadirkan kejujuran sejarah dan rekonsiliasi bangsa. “Rekonsiliasi tidak berarti melupakan, tetapi menyembuhkan luka dengan kebenaran,” demikian salah satu kutipan dalam draf pernyataan Gema Puan.
Rekonsiliasi yang dimaksud tidak boleh menjadi formalitas atau upaya menutupi pelanggaran masa lalu, melainkan harus berlandaskan pada pengakuan terhadap korban, pembukaan arsip, serta komitmen negara untuk menjamin agar pelanggaran yang sama tidak terulang. Dalam hal ini, Gema Puan mendorong agar proses pemberian gelar — bila dipertimbangkan — disertai kebijakan nyata dalam pemulihan hak korban dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam perspektif Gema Puan, penilaian terhadap Soeharto sebagai kepala negara harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Tidak dapat dipungkiri, selama 32 tahun pemerintahannya, Soeharto telah menorehkan sejumlah capaian besar seperti pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, industrialisasi, serta peningkatan stabilitas ekonomi dan politik. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia pernah menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi dan peran diplomatik yang kuat di kawasan Asia Tenggara.
Namun, di balik capaian itu, terdapat pula kebijakan represif, pembungkaman kebebasan berpendapat, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang belum sepenuhnya diselesaikan. Karena itu, menurut Gema Puan, langkah yang paling bijak adalah menilai Soeharto dalam konteks sejarah yang utuh: antara jasa dan kesalahan, antara kemajuan dan penderitaan yang terjadi di bawah kekuasaannya.
Agar proses penilaian tidak menjadi bias politik, Gema Puan mengusulkan mekanisme khusus yang transparan dan partisipatif. Pertama, perlu dibentuk komisi independen yang terdiri dari sejarawan, akademisi, pegiat HAM, tokoh masyarakat, keluarga korban, serta perwakilan pemerintah. Komisi ini bertugas melakukan kajian mendalam, meneliti arsip, dan mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak.
Kedua, negara perlu membuka akses terhadap arsip-arsip penting dari masa Orde Baru agar publik dan peneliti dapat menilai secara ilmiah dan faktual. Ketiga, setiap keputusan harus diikuti oleh kebijakan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, baik berupa reparasi simbolik, pengakuan publik, maupun rehabilitasi sosial.
Selain itu, Gema Puan juga merekomendasikan adanya forum dengar pendapat publik yang memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam proses pembahasan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memastikan keputusan apapun yang diambil tidak menimbulkan perpecahan baru.
Penetapan gelar Pahlawan Nasional, menurut Gema Puan, bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan pernyataan moral bangsa tentang siapa yang dianggap mewakili nilai perjuangan dan integritas. Karena itu, keputusan tentang Soeharto tidak boleh dilakukan terburu-buru. Ia harus melalui kajian akademik, dialog sosial, dan pertimbangan etis yang mendalam.
Gema Puan menegaskan, bangsa ini perlu keberanian untuk menatap masa lalu dengan kepala tegak — bukan untuk menghakimi, tetapi untuk belajar. Sejarah harus dipahami sebagai cermin, bukan senjata politik. Dengan cara itulah bangsa dapat tumbuh dewasa, bersatu, dan membangun masa depan yang lebih adil.
“Jika bangsa ini ingin benar-benar berdamai dengan masa lalunya, maka langkah pertama adalah berani membuka seluruh kebenaran, mengakui luka, dan menghormati semua pihak yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah itu,” tulis Gema Puan dalam pernyataannya.
Dengan pendekatan yang ilmiah, transparan, dan berkeadilan, Gema Puan meyakini bahwa bangsa Indonesia dapat mengambil keputusan yang bijak — apakah gelar Pahlawan Nasional layak disematkan kepada Soeharto, atau justru menjadi momen untuk mempertegas komitmen terhadap keadilan dan kemanusiaan.***
