ETIK NEWS- Awal 2026 menjadi momen penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Tahun kedua kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dibuka dengan tantangan fiskal yang nyata, ketika realisasi pendapatan asli daerah belum mencapai target dan ruang gerak anggaran tetap terbatas. Situasi ini menjadi penentu arah kebijakan sekaligus ujian konsistensi kepemimpinan di tengah ekspektasi publik yang tinggi.
Realisasi PAD Lampung pada tahun anggaran sebelumnya tercatat sekitar Rp3,37 triliun dari target lebih dari Rp4,22 triliun, atau baru menyentuh kisaran 79,9 persen. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan daerah, hanya berkontribusi sekitar 42 persen dari target. Kondisi tersebut membuat pemerintah provinsi harus mengelola prioritas secara ketat sejak awal tahun.
Keterbatasan fiskal ini bukan hal baru. Saat pertama kali menerima mandat pada 2025, Mirza juga menghadapi kas daerah yang minim, disertai kewajiban tunda bayar dan utang jangka pendek yang nilainya signifikan. Namun, tantangan berulang ini justru menjadi konteks penting untuk membaca arah kerja pemerintahan saat ini.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Lampung memilih langkah yang terukur. Kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi 79,79 persen, naik sekitar 1,71 persen dibanding tahun sebelumnya. Yang tak kalah penting, laju kerusakan jalan berhasil ditekan hampir setengahnya. Sepanjang tahun pertama, puluhan ruas jalan dan puluhan jembatan ditangani untuk menjaga konektivitas dasar.
Upaya pengendalian banjir di Bandarlampung juga mulai dilakukan melalui pembangunan embung di kawasan rawan, yang sekaligus difungsikan sebagai ruang publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata mengejar fisik, tetapi juga kualitas hidup warga.
Pada tahun berjalan, pemerintah provinsi mendorong percepatan akses Jalan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang. Proyek ini diproyeksikan memperkuat arus logistik dan membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi sektor industri dan perdagangan daerah.
Di bidang pendidikan, kebijakan yang diambil menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pungutan yang memberatkan orang tua siswa di sekolah negeri dihapuskan, sementara ribuan ijazah yang sempat tertahan berhasil dikembalikan kepada lulusan. Langkah ini memberi dampak langsung bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.
Pengembangan sumber daya manusia juga diarahkan ke peluang global, dengan dibukanya akses penempatan tenaga kerja ke luar negeri sebagai bagian dari peningkatan daya saing. Di sisi lain, penguatan identitas budaya Lampung tetap dijaga melalui sertifikasi situs cagar budaya dan simbol-simbol persatuan adat.
Dalam sepuluh bulan pertama, kerja pemerintahan berjalan relatif senyap. Gaya kepemimpinan Mirza yang menonjolkan kesederhanaan kerap dibaca sebagai simbol etos personal, meski tafsir publik bisa beragam. Dengan mandat elektoral yang besar hingga 2029, tantangan ke depan bukan hanya soal angka fiskal, tetapi menjaga kepercayaan dan memastikan kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Awal 2026 menjadi titik refleksi bahwa kepemimpinan daerah hari ini diuji bukan dalam situasi ideal. Ketika anggaran terbatas dan tuntutan publik meningkat, konsistensi arah dan keberanian mengambil keputusan menjadi penentu apakah krisis fiskal akan berakhir sebagai beban, atau justru menjadi momentum pembenahan Lampung ke depan.***
