ETIK NEWS– Polemik seputar berdirinya sekolah swasta ilegal bernama “Siger” kembali mencuat ke publik dan menyeret nama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) ke tengah pusaran kontroversi. Skandal yang mencoreng dunia pendidikan Lampung ini dinilai belum menemukan titik terang meski telah dilaporkan ke penegak hukum dan lembaga perlindungan anak.
Sekolah yang disebut-sebut lahir dari kebijakan “The Killer Policy” Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana itu kini menjadi simbol carut-marutnya sistem pendidikan di daerah. Namun, sorotan tajam justru mengarah kepada RMD, yang dianggap gagal menunjukkan ketegasan dalam menegakkan aturan pendidikan.
Penyesalan dan Kritik Pedas dari Dunia Pendidikan
Sejumlah kalangan, termasuk kepala sekolah dan aktivis pendidikan, mulai angkat suara. Seorang kepala sekolah swasta di Lampung mengaku kecewa dan menyesal telah mendukung Rahmat Mirzani Djausal dalam Pemilu 2024. Ia menilai kebijakan gubernur saat ini tidak berpihak pada sekolah swasta yang selama ini berjuang mandiri tanpa dukungan besar dari pemerintah.
“RMD ini dulu kami perjuangkan, kami kampanyekan. Tapi sekarang, ia seolah membiarkan sekolah swasta mati perlahan. Kami merasa dikhianati,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Sementara itu, organisasi masyarakat Ladam turut melayangkan kritik keras terhadap RMD. Mereka menilai gubernur seharusnya tidak membiarkan sekolah ilegal berdiri tanpa izin yang jelas, karena hal itu mencederai prinsip keadilan bagi lembaga pendidikan yang taat aturan.
Kebijakan ‘Tangan Besi’ dan Hilangnya Empati
Pangdam Misrul, salah satu tokoh masyarakat yang vokal, bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai “tangan besi tanpa empati”. Ia menilai dukungan terhadap sekolah ilegal seperti Siger hanya akan merusak sistem pendidikan dan mengabaikan hukum.
“Itu sudah kelewatan. Kok bisa gubernur mendukung sekolah yang jelas-jelas melanggar aturan? Di mana rasa empatinya terhadap sekolah lain yang sah dan berjuang dengan benar?” ujarnya pada 13 Agustus 2025.
Menurutnya, langkah tersebut justru memperlihatkan ketidakseimbangan kepemimpinan di provinsi yang selama ini dikenal memiliki banyak sekolah swasta berkualitas.
RMD Dinilai Tak Tegas Jalankan Sumpah Jabatan
Praktisi pendidikan M. Arief Mulyadin turut menyoroti ketegasan RMD dalam menjalankan amanat jabatan. Ia menduga gubernur tidak hanya diam karena takut berkonfrontasi dengan Wali Kota, tetapi juga karena adanya dugaan kerja sama politik yang merugikan sekolah swasta.
“Gerindra kan partai yang mengusung Eva Dwiana juga. Kalau RMD serius, harusnya mudah menghentikan kebijakan itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, seolah ada pembiaran,” tegas Arief.
Ia menambahkan bahwa RMD seharusnya mampu menegakkan aturan secara tegas, mengingat kewenangan atas pendidikan menengah berada di bawah kendali pemerintah provinsi.
Pendidikan Lampung di Persimpangan Jalan
Sorotan terhadap Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dinilai wajar mengingat tanggung jawab pengawasan sekolah menengah ada di tangan pemerintah provinsi. Publik kini menantikan langkah tegas sang gubernur dalam membenahi kisruh dunia pendidikan, agar kepercayaan masyarakat tidak semakin luntur.
Jika skandal ini tidak segera ditangani dengan transparan dan tegas, bukan hanya reputasi RMD yang terancam, tetapi juga masa depan pendidikan di Bumi Ruwa Jurai yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Lampung.***
