Etik News | Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026).
Kunjungan ini bertujuan meninjau perkembangan sektor perindustrian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta sarana publikasi di Provinsi Lampung.
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian. Dari total sekitar 3 juta hektare wilayah, 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong.
“Hampir dua juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup pada sektor pertanian,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan APBD sekitar Rp6,7 triliun, pemerintah harus mengelola kebutuhan konektivitas wilayah yang luas, terutama untuk mendukung distribusi hasil pertanian.
Meski begitu, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional, didorong oleh kebijakan intervensi harga komoditas.
Tingkat kemiskinan juga menurun dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen, inflasi terkendali di angka 1,25 persen, serta Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat hingga sekitar 130.
“Ini menunjukkan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” kata Mirza.
Di sektor industri, kontribusi terhadap PDRB baru mencapai 18 persen. Dari potensi nilai komoditas sebesar Rp150 triliun, baru sekitar Rp30 triliun yang telah masuk ke tahap hilirisasi.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan lima kawasan industri, dengan dukungan infrastruktur pelabuhan strategis sebagai pintu ekspor Sumatera bagian selatan.
Sementara di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Namun, lama tinggal wisatawan masih rendah, rata-rata 1,3 hari.
“Ke depan, yang perlu diperkuat adalah ekosistem pariwisata agar wisatawan tinggal lebih lama dan belanjanya meningkat,” ujarnya.
Di sektor UMKM, dari total 398 ribu pelaku usaha, sekitar 70 persen dikelola oleh perempuan. Tantangan utama yang dihadapi adalah keseragaman produk dan keterbatasan kapasitas produksi.
Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi capaian pembangunan Lampung yang dinilai menunjukkan tren positif dalam satu setengah tahun terakhir.
“Ada gairah pembangunan yang terlihat. Ini menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan daerah,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menambahkan bahwa sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, termasuk pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan UMKM.
Salah satu poin utama adalah rencana pengembangan lima kawasan industri, dengan salah satunya berada di Way Kanan.
Di sektor pariwisata, dibahas pula pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pesawaran dan Lampung Selatan, termasuk peluang pemberian insentif seperti tax holiday dari pemerintah pusat.
Sementara itu, penguatan UMKM diarahkan melalui pembentukan agregator atau sistem holding agar produk memiliki skala ekonomi yang lebih besar dan mampu menembus pasar ekspor.
Selain itu, hilirisasi komoditas singkong juga menjadi fokus, termasuk pengembangan produk turunan seperti Modified Cassava Flour (Mocaf).
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.
(***)
