ETIK NEWS— Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menyatakan dukungan penuhnya terhadap program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
Program yang berlangsung hingga 31 Juli 2025 ini dinilai sebagai langkah strategis yang tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga berdampak signifikan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta percepatan pembangunan.
“Ini adalah program yang harus kita sambut dengan antusias. Selain meringankan beban rakyat, manfaatnya sangat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Lampung,” kata Kapolda Helmy dalam konferensi pers di Kantor Samsat Rajabasa, Jumat (2/5/2025).
Ia mengajak seluruh warga Lampung yang belum memanfaatkan program ini untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Irjen Helmy mengingatkan bahwa pemutihan seperti ini tidak selalu hadir setiap tahun.
“Silakan datang ke samsat induk atau gerai samsat terdekat. Ikuti prosedur, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” ujarnya.
Selain itu, Kapolda juga memberikan arahan kepada jajaran pengelola layanan samsat agar meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan publik. Ia meminta agar fasilitas pendukung seperti tenda dan ruang tunggu diperhatikan, terutama di tengah cuaca panas dan lonjakan kunjungan.
“Antusiasme masyarakat pasti tinggi. Maka pelayanan harus humanis dan nyaman. Jangan sampai niat baik masyarakat terhambat karena kendala teknis di lapangan,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan, Polda Lampung akan mengawal program ini melalui pendekatan persuasif dan edukatif. Irjen Helmy menegaskan, sebelum penegakan hukum dilakukan, masyarakat akan terus diberikan edukasi tentang pentingnya kepatuhan pajak.
“Kami akan memulai dengan pendekatan yang humanis. Setelah masa sosialisasi selesai, tentu penegakan hukum akan dilaksanakan. Tapi semua dimulai dari edukasi,” tutup jenderal bintang dua itu.
Program pemutihan PKB 2025 menjadi momentum penting bagi masyarakat Lampung untuk menata ulang kewajiban pajaknya, sekaligus mendukung roda pembangunan daerah secara konkret.***
