ETIK NEWS- Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) yang disediakan Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum sepenuhnya diketahui masyarakat, meskipun anggaran kesehatan yang dikelola puskesmas tergolong besar. Kondisi ini terungkap dari pengalaman sejumlah warga yang baru mengetahui keberadaan program kesehatan gratis tersebut saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan pemerintah.
Salah satunya dialami Sarbanun, warga Kecamatan Langkapura, yang pada Jumat, 26 Desember 2025, menjalani pemasangan alat kontrasepsi implan di salah satu puskesmas di Bandar Lampung. Ia mengaku tidak mengetahui adanya P2KM dan datang dengan asumsi layanan hanya bisa diakses melalui BPJS Kesehatan. “Saya pakai BPJS, enggak tahu kalau ada program itu. Saya tadi pasang implan di lengan, biayanya gratis dan pelayanannya baik,” ujar Sarbanun saat ditemui usai berobat.
P2KM merupakan program unggulan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini ditujukan bagi warga yang belum terdaftar atau belum terjangkau layanan jaminan kesehatan seperti BPJS. Syarat aksesnya relatif mudah, cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdomisili Bandar Lampung, sehingga seharusnya dapat menjadi solusi bagi warga kurang mampu.
Pengelolaan P2KM berada di bawah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada masing-masing puskesmas. Seorang pegawai puskesmas mengungkapkan bahwa pihaknya kini memiliki kewenangan lebih fleksibel dalam mengelola dan mengestimasi anggaran sesuai kebutuhan pelayanan. Namun demikian, ia mengakui bahwa informasi terkait program tersebut belum tersampaikan secara masif ke masyarakat luas.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menilai lemahnya sosialisasi dapat berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan anggaran kesehatan. Ia menegaskan pentingnya koordinasi dan komunikasi terbuka antara puskesmas, Dinas Kesehatan, DPRD, serta lembaga pengawas independen agar tidak terjadi penyimpangan dan agar layanan benar-benar dirasakan warga. “Kita harus membuka koordinasi dan komunikasi seluas-luasnya. Komisi IV tidak ingin menerima laporan yang hanya bagus di atas kertas, tapi di lapangan berbeda. Kita ingin penyampaian yang apa adanya,” tegas Asroni, Rabu, 24 Desember 2025.
Asroni juga menyoroti fakta bahwa puskesmas BLUD memiliki beragam sumber pendanaan, mulai dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari APBN, klaim BPJS, layanan kesehatan umum, hingga P2KM dari APBD. Dengan banyaknya sumber anggaran tersebut, transparansi dan sosialisasi kepada publik dinilai mutlak agar pelayanan meningkat dan kepercayaan masyarakat terjaga.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi lanjutan kepada pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung belum membuahkan hasil. Beberapa pejabat terkait diketahui sedang menjalani cuti bersama. Kondisi ini sekaligus menjadi catatan penting agar program kesehatan gratis yang telah dianggarkan besar tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar dikenal dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.***
