Etik News | Lampung Utara – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, serta pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Pusiban Agung, Kotabumi, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, ketiga sektor tersebut merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mari kita satukan komitmen untuk mengoptimalkan potensi lokal sebagai mesin pertumbuhan daerah melalui penguatan SDM, hilirisasi komoditas unggulan, dan dukungan infrastruktur yang memadai,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi utama pembangunan. Kabupaten Lampung Utara dinilai memiliki potensi besar pada sejumlah komoditas unggulan seperti ubi kayu, jagung, padi, kedelai, kopi, karet, dan pisang yang perlu dikelola secara optimal.
“Kita membutuhkan SDM yang terampil dan produktif agar mampu meningkatkan nilai tambah bagi petani dan perekonomian daerah,” katanya.
Gubernur juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan. Pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada anak putus sekolah serta meningkatkan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung mencapai 73,98 (kategori tinggi), sementara Lampung Utara berada di angka 72,28 dengan pertumbuhan 1,2 persen.
Selain penguatan SDM, Mirza menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.
Hilirisasi menjadi kunci agar komoditas tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi mampu memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi petani,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, Gubernur menyebut kondisi jalan terus mengalami peningkatan. Pada 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 79,79 persen, sementara jalan kabupaten sebesar 46,67 persen. Khusus ruas jalan provinsi sepanjang 156,328 kilometer di Lampung Utara, tingkat kemantapannya telah mencapai 93,58 persen.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,98 miliar untuk penanganan jalan desa, Rp40,52 miliar untuk perbaikan jalan provinsi sepanjang 5,39 kilometer, serta Rp2,1 miliar untuk pembangunan satu jembatan.
“Pembangunan infrastruktur akan terus diperkuat sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Dalam mendukung pembangunan desa, Pemprov Lampung juga menghadirkan program Desaku Maju yang berfokus pada penguatan ekonomi desa melalui bantuan Pupuk Organik Cair (POC), mesin pengering (dryer), serta pelatihan vokasi.
Desa Wonomarto di Lampung Utara disebut sebagai contoh keberhasilan program tersebut, dengan peningkatan produksi pertanian hingga 30 persen pada komoditas padi, jagung, dan singkong.
Program ini juga terintegrasi dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana desa didorong menjadi pemasok bahan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Di sisi kesejahteraan, angka kemiskinan Provinsi Lampung tercatat turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara di Lampung Utara, angka kemiskinan berada di 15,78 persen atau turun 1,14 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Penurunan ini menjadi sinyal positif, namun kita harus terus bekerja keras agar lebih signifikan,” kata Mirza.
Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi modal penting untuk memasuki fase akselerasi pembangunan pada 2027 agar lebih efektif, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya integritas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Perencanaan harus transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan prinsip good governance,” ujarnya.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus realistis, berbasis kemampuan fiskal daerah, serta fokus pada program prioritas yang berdampak luas.
“Mari kita pastikan perencanaan hari ini menjadi pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(Red)
